KPK Sidak Pelayanan Publik

24Sep08

Tim KPK mendatangi kantor-kantor tempat pelayanan publik di Bandung. Kantor pelayanan pembuatan SIM dan paspor pun menjadi sasaran hingga membuat calo panik.

SEMBILAN personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi sejumlah instansi pemerintah yang menjadi tempat pelayanan publik. Senin (22/9). Empat instansi yang menjadi sasaran tim ini antara lain bagian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polwiltabes Bandung, tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan bagian penerbitan paspor Kantor Imigrasi (Kanim) Bandung.

Kedatangan atau inspeksi mendadak (sidak) tim KPK serta-merta membuat para calo dan petugas empat kantor pelayanan publik di Kola Bandung itu pa-ftik. Kunjungan mendadak yang dilakukan tim KPK itu dimulai pukul 08.30. Mula-mula tim ter-sebut mendatangi bagian pelayanan SIM di Polwiltabes Bandung, Jl Merdeka, tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bandung Tengah, dan pelayanan paspor Kantor Imigrasi, Jl Surapati Bandung, dan kantor pelayanan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat di Jl Sukabumi.

Kegiatan tim KPK itu hanya bermaksud mengetahui dan memantau prosedur dan ketetapan hingga tarif pelayanan pulik. Namun, tim KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK M Jasin membuat kikuk para petugas dan calon pemohon SIM, paspor, serta wajib pajak.

Di lapangan tidak sedikit petugas semua intansi pelayanan publik tadi tidak mengetahui ke-hadiran KPK. Seperti di Kantor Samsat. Kanim dan Dishub Jabar. Sementara di bagian pelayanan SIM Polwiltabes, M Jasin langsung berdialog dengan para pemohon SIM tanpa disadari oleh petugas kepolisian setempat.

“Berapa tarif membuat SIM sekarang,” tanua Jasin kepada salah seorang pemohon.

Umumnya, para pemohon SIM, termasuk petugas, mengetahui kehadiran tim KPK setelah mereka memperkenalkan diri dan memberikan stiker kampanye antikorupsi bertuliskan Awas Bahaya Laten Korupsi.

Kepanikan dialami para calo di bagian pelayanan pengurusan surat izin uji kelayakan kendaraan bermotor Dishub. Bahkan banyak calo kabur ketika mengetahui tim KPK datang. Mereka yang tadinya tersebar di halaman dan di loket-loket pelayanan, langsung menghilang. “Saya tidak ikut-ikutan pak,” kata salah seorang calo yang mencoba menghindar ketika ditanya oleh salah seorang anggota KPK.

Kepada wartawan Jasin me-ngatakan, kunjungannya bersama tim ini untuk meningkatkan pengawasan kantor-kantor pelayanan publik. “Sebab, dari pengamatan dan fakta yang ditemukan selama ini, terdapat 20% kebocoran di kantor-kantor pelayanan publik di Indonesia. Paling banyak pelayanan publik menyangkut perizinan,” kata Jasin.

Dia mencontohkan, di DKI Jakarta terdapat praktik suap yang cenderung ke pemerasan selalu terjadi di 65 lokasi pelayanan publik. Kebocoran itu, kata dia, berupa suap dan lainnya. Dia juga menyoroti indikasi banyaknya suap dalam pengurusan haji. “Kami bertugas di bidang pencegahan. Hasil pengawasan ini akan diberi catatan oleh KPK. Mana yang sudah sesuai prosedur mana yang belum,” papar (asin seraya mengaku, dalam kunjungan di Bandung pada umumnya masyarakat mengeluhkan tambahan biaya yang diminta petugas dan waktu penyelesaian yang lebih lama. O ant/lys

Sumber: Berita Kota, 23-09-2008

Filed under: Info, Preventive   |  Leave a Comment
Tags: imigrasi, KPK, layanan-publik, samsat