DPRGerah, UU KPK Direvisi?

17Aug08

Upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya bakal dimandulkan. Tengok saja, rencana KomisiIII DPR untuk merevisi UU KPK mengenai masalah penyadapan. Banyak yang menilai rencana itu mengada-ada. Ini hanyalah ekspresi kekhawatiran DPR terhadap sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi. “Revisi untuk saat ini tidak perlu. Itu bentuk kegerahan terhadap KPK. Lebih baik DPR fokus pada UU Pengadilan Tipikor saja,” kata Emerson Yuntho, Koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan ICW, kepada detikcom, Kamis.

Emerson sebenarnya menyambut baik ide revisi UU KPK yang dilontarkan anggota Komisi III Gayus Lumbuun itu. Namun, ide tersebut bisa saja dipelintir para oknum. “Ketika pembahasan, bisa saja menjadi melebar ke mana-mana. Yang tadinya cuma satu pasal, akhirnya bisa mengubah banyak pasal,” jelas Emerson.

Seharusnya DPR berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK mengenai rencana perubahan UU ini. KPK, menurut Emerson, akan lebih mengetahui apa-apa saja yang diperlukan untuk memperkuat lembaga tersebut. “Kalau mau mendukung KPK, DPR harus tanya, apa ini (revisi UU KPK) yang mereka butuhkan?” katanya.

Emerson menilai, DPR hingga saat ini tidak perlu merevisi UU KPK. Menurutnya, KPK tidak memerlukan amandemen itu.

Anggota DPR dari Fraksi

PAN Sahrin Hamid memiliki argumen yang sama. Bahkan, menurut dia, rencana itu dikhawatirkan justru akan memperlemah KPK. “Kalau dibuka (direvisi-red), bukan terjadi penguatan, melainkan menumpulkan kewenangan KPK,” jelas

Sahrin mengaku, hingga saat ini sudah banyak pihak yang ingin pembahasan mengenai UU KPK dibuka. Jika rencana revisi ini terealisasi, ditakutkan bukan hanya pasal penyadapan saja yang berubah, melainkan pasal-pasal yang lain. “Kalau dilemahkan ini akan membuat koruptor pesta pora,” katanya.

Penyadapan yang dilakukan KPK, tambah Sahrin, masih mengikuti prosedur yang ada. Lagi pula, penyadapan selama ini justru berperan besar dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Bagi Sahrin, wacana mengenai revisi UU tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan. “Biarkan KPK berjalan dulu,” tegas Sahrin.

Memang, sebelumnya,

Rabu kemarin, anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan akan merevisi UU KPK yang salah satunya mengenai penyadapan. Hal ini penting dilakukan agar penyadapan yang dilakukan KPK dapat memiliki aturan dan prosedur yang jelas sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Gayus, gagasan untuk merevisi UU KPK tersebut muncul karena banyak yang mengeluhkan landasan hukum yang dipakai KPK ketika melakukan berbagai aksinya, terutama soal penyadapan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Economic and Political Ritfits yang isinya menyangkut soal penyadapan.

Dalam konvensi itu diatur tentang hak berpolitik dan informasi politik dan hak untuk melakukan proses ekonomi yang terganggu dengan penyadapan. Dalam konvensi tersebut, salah satu syarat penyadapan adalah adanya UU yang clear. UU inilah yang tidak ada di Indonesia.

“UU tentang penyadapan tersebar di empat UU, yaitu UU tentang KPK sendiri, UU Telekomunikasi No 36/1999, UU Hukum Acara Pidana, dan UU Advokat No 18 tahun 2003. UU Advokat justru melarang setiap penyidik untuk menyadap apa yang dibicarakan oleh para advokat dengan kliennya, di pasal 19,” terang Gayus.

Meski demikian, aturan yang clear tetaplah diperlukan sehingga penyadapan oleh KPK akan memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan tidak melanggar HAM.*

Sumber: Harian Neraca Ekonomi, 15-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “DPRGerah, UU KPK Direvisi?”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: