KY Usulkan Penyadapan Hakim

17Aug08

Dewan Berniat Tegaskan Penyadapan dalam UU KPK

Denpasar-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berniat mengagendakan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya adalah penegasan terhadap kewenangan penyadapan agar sesuai dengan konvensi internasional.

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar KPK bukan hanya menyadap percakapan telepon kalangan birokrasi dan legislatif. Hakim, menurut KY, sangat perlu dikenakan penyadapan.

“Semangatnya bukan mereduksi. Sama sekali tidak untuk mengurangi kewenangan KPK, tapi soal penyadapan ini haris ditegaskan maksud dan tujuan serta standar sesuai konvensi International Economic and Political Rights,”kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun kepada SH, Kamis (14/8).

Menurut Gayus, gagasan untuk merevisi UU KPK tersebut muncul karena banyak yang mengeluhkan landasan hukum yang dipakai KPK. Sedang UU soal penyadapan ini juga tak sinkron.

“UU tentang penyadapan tersebar di empat UU, yaitu UU tentang KPK sendiri, UU Telekomunikasi No 36/1999, UU Hukum Acara Pidana, dan UU Advokat No 18 tahun 2003. UU Advokat justru melarang setiap penyidik untuk menyadap apa yang dibicarakan oleh para advokat dengan kliennya di Pasal 19,” kata Gayus.

Sesuai UU No 36/1999 tentang

Telekomunikasi, penyadapan yang dilakukan oleh penyidik harus dilakukan melalui penyelenggara telekomunikasi. Namun, selama ini KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan secara langsung yang sangat membantu KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Abdi Koro mengatakan KPK perlu melakukan penyadapan terhadap telepon seluler (ponsel) para hakim di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan guna memberantas praktik korupsi dan sekaligus memerangi mafia peradilan yang selama ini masih marak di Tfcnah Air.

“KPK juga dipandang perlu menyadap ponsel kalangan hakim untuk memberantas mafia peradilan dan korupsi,” ujarnya, di Denpasar, Rabu (13/8).

Ia menilai langkah yang dilakukan KPK selama ini sudah cukup banyak membuat kalangan koruptor menjadi ketakutan, sehingga angka korupsi menurun. Demikian juga halnya di lingkungan penegak hukum. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagia- Manan juga sudah memberikan sanksi cukup keras terhadap hakim yang”nakal”.

Namun, lanjutnya, tindakan itu saja tidak cukup tanpa dibarengi upaya menyeret hakim “nakal” itu ke pengadilan. “Jadi, saya pandang perlu KPK menyadap telepon semua pejabat negara, termasuk hakim,” katanya.

(cinta malem ginting/ rikando somba)

Sumber: Sinar Harapan, 14-08-1008

Advertisements


No Responses Yet to “KY Usulkan Penyadapan Hakim”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: