Terbuka, pembusukan PN Tipikor

17Aug08

38 Persen Kasus Korupsi di Pemda

YOGYA (KR) – Menurut pantauan Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum I FH i UGM melalui media massa selama 1 semester tahun 2008, Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan sektor paling banyak terkait dengan kasus korupsi, yakni 11 kasus atau 38 persen dari 30 kasus. Terbanyak kedua sektor legislatif dan birokrasi pusat, masing-masing 4 kasus (14 persen i dan sektor BUMN 3 kasus atau 10 persen.

Demikian dikemukakan peneliti Pukat Korupsi FH-UG.M Oce Madril SH dan Hasrul Halili SH kepada wartawan saat memaparkan Trend Corruption Report Januari-Juli 2008) di kantornya Blok E-12 Bulaksumur, Rabu i V31 Kasus korup.-; selama 1 semester yang masih dalam proses ini sangat mengejutkan, karena tidak ada lagi ruang yang bebas atau aman dah korupsi, termasuk yang menimpa aparat penegak hukum.

“Sektor lain yang terkait dengan korupsi, di antaranya kejaksaan, bantuan bencana, 1 kesehatan, sekretariat DPRD, D pemerintah desa, kehutanan, perusahaan daerah dan pen-didikan (rata-rata 3 persen . Dari data tersebut dapal disimpulkan titik episentrum terjadinya korupsi masih terdapat di daerah. Hal ini berarti tidak ada perbedaan sektor terjadinya korupsi dengan tahun-tahun sebelumnya, korupsi di daerah melibatkan dan didominasi pejabat.” ujar Oce Madril.

Ketika ditanya apakah menjelang pemilu BUMN masih akan menjadi sapi perah dalam pendanaan kampanye? Oce Madril mengatakan, sejak tahun 2007 Pukat Korupsi FH-UGM sudah mengingatkan BUMN akan selalu menjadi kawasan perebutan dana kampanye. Apalagi Presiden SBY telah me-ngukuhkan tim suksesnya agar mendapat tempat di – yang memang begitu mudah dijadikan alat politik bagi penguasa.

Sementara itu Direktur Pukat Korupsi FH-UGM Denny Indrayana mengatakan, keberadaan amandemen UU Pengadilan Tipikor yang pembahasannya tengah berada dj DPR RI saat ini berada di ujung tanduk dan terjadi simpang siur, terutama mengenai komposisi hakimnya. Pakar hukum tata negara UGM ini menegaskan, jika komposisi antara hakim ad hock dan karier di pengadilan Tipikor masih diputuskan oleh ketua PN atau ketua MA. maka dimungkinkanakn ivrjddi prmbmiukjLn pengadiliin Tipikor.

Kalau maaib akan di-art-up komposisi hakimnya ditentukan oleh ketua PN dan maka ini sebagai pintu pembuka pemburukan pengadilan Tipikor,” kata Denny sambil menambahkan, pem-bu sukan di pengadilan Tipikor memang terbuka, mengingat modu£ korupsi buta dilakukan kt-uka t.-ridj tawar-menawar antara pengacara dengan kelua PN atau soal penentuan komposisi hakim Tipikor.

Kerja keras KPK tentu akan semakin repot kalau masih terjadi praktik rn I aim ini. Denri | ukakomposisi hakim pengadilan Tipikor tidak ditentukan oleh ketua PN atau ketua MA. namun langsung diatur dalam undang-undang sehingga tidak akan terjadi suap dan kongkalikong antara pengacara dengan ketua PN dan MA. (Asp Mc)

Sumber: Kedaulatan Rakyat, 14-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Terbuka, pembusukan PN Tipikor”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: