Korupsi Daerah Masih Dominan

19Aug08

Modus operandi yang paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran.

DAERAH masih menjadi episen-trum korupsi pada tahun 2008. Tren korupsi pada tahun ini masih didominasi oleh pemerintah daerah. Sejak masa reformasi, belum ada pergeseran tren korupsi pemerintahan daerah ke lembaga lainnya.

Hal ini terungkap dalam Laporan Pemantauan Tren Korupsi Semester Pertama 2008 yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemarin (18/8). Laporan tersebut merupakan hasil pantauan berita korupsi di media massa, periode 1 Januari hingga 25 Juli 2008.

Menurut pantauan Pukat UGM, dari 30 kasus korupsi, pejabat pemerintah daerah mendominasi sebagai aktor korupsi yakni mencapai 16 orang. Kemudian disusul oleh pejabat BUMN sebanyak 13 orang, pengusaha (swasta) 11 orang, anggota DPR 7 orang, pejabat BUMN 5 orang, bendahara departemen 4 orang, pejabat Bank Indonesia (BI) 3 orang, wali kota, mantan bupati, jaksa, mantan duta besar, pejabat perusahaan daerah,masing-masing sebanyak 1 orang.
“Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa titik episen-trum terjadinya korupsi masih terdapat di daerah. Hal ini berarti tidak ada perbedaan sektor terjadinya korupsi dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Direktur Pukat UGM Denny Indrayana.

Dari sisi sektor tempat terjadinya korupsi, pemerintahan daerah merupakan sektor yang paling banyak terkait kasus korupsi yakni 11 kasus (38%), diikuti sektor legislatif dan birokrasi pusat masing-masing dengan 4 kasus (1456) dan sektor perusahaan negara (BUMN) sebanyak 3 kasus (10%). Sektor lainnya masing-masing 1 kasus (3%).

Penyalahgunaan Anggaran

Dari segi modus, korupsi paling banyak dilakukan menggunakan cara penyalahgunaan anggaran yakni sebanyak 15 kasus. Diikuti oleh mark-up sebanyak 8 kasus, suap 6 kasus, dan penyalahgunaan izin sebanyak 2 kasus.

Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu didominasi modus mark-up, modus penyalahgunaan anggaran banyak terjadi pada kasus-kasus pengadaan proyek pembangunan yang didanai oleh APBD dandana bantuan sosial. Di antaranya dana tsunami di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Munculnya suap sebagai modus dominan dalam kasus korupsi disebabkan karena sulitnya mengungkapkan kasus dengan modus ini.

Wakil ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan, sulitnya mengungkapkan kasus korupsi dengan modus suap itu terkait dengan penggunaan alat bukti. “Kecuali, bila pelakunya tertangkap tangan sedang melakukan suap,” ujarnya.

Namun, Pukat UGM mengapresiasi kinerja KPK karena berhasil mengungkap 6 kasus modus suap yang melibatkan aparat kejaksaan dan anggota DPR, belum lama. “Untuk modus suap, hanya KPK yang menunjukkan kinerjanya. Sementara kejaksaan dan kepolisian masih belum menyentuh kasus-kasus korupsi dengan modus suap,” ujar Denny.

Dari tingkat kerugian negara, pengungkapan kasus korupsi baru berkisar pada angka 1-10 miliar rupiah. Sedangkan kerugian negara dengan tingkat yang besar, masih sangat sedikit terungkap. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan laporan audit BPK yang menemukan tingkat kerugian negara yang sangat besar.

Sumber: Jurnal Nasional, 19-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Korupsi Daerah Masih Dominan”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: