Pemerintah Tidak Akan Intervensi Pembahasan RUU Tipikor

19Aug08

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali didesak agar segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Tinik Pidana Korupsi (Tipikor) pada masa sidang ini. Selain itu, DPR juga diminta memberi muatan untuk memperkuat proses pemberantasan korupsi.

Desakan tersebut disampaikan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pengadilan korupsi (Kompak), di gedung DPR, pekan ini.

“Kami berharap dalam membahas RUU Tipikor, DPR membuka ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik untuk memberikan masukan selama proses pembahasan,” kata Ratnaningsih dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Menurut Ratna, draf RUU yang sudah dilimpahkan pemerintah ke DPR tersebut menjadi parameter tersendiri untuk melihat kesungguhan negara, baik pemerintah maupun DPR, dalam pemberantasan korupsi.

“Walaupun batas akhirnya adalah Desember 2009 (sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi), mengingat akan beralihnya konsentrasi anggota DPR pada momentum Pemilu 2009, maka menjadi kewajiban anggota DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor,” katanya.

Waktu yang tersedia bagi DPR untuk membahas RUU Tipikor dapat menjadi kendala, mengingat beberapa substansi dalam RUU tersebut harusmendapat perhatian serius dari DPR RI maupun masyarakat.

Substafisi yang perlu mendapat perhatian serius, katanya, antara lain menyangkut a konsep hakim ad hoc dan komposisi hakim yang tergantung pada ketua pengadilan negeri.

“Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi karena untuk perkara yang sama, komposisi hakim karier dan ad hoc bisa berbeda tanpa kriteria yang jelas,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, hakim ad hoc semestinya bersifat tetap untuk masa waktu tertentu dan bukan hakim “panggilan” pada saat dibutuhkan.

Mengenai jumlah Pengadilan Tipikor, Koalisi LSM menyatakan, pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan Tipikor ada di setiap pengadilan negeri di kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Itu dinilai akan memberatkan anggaran negara.

“Dari draf ini kami melihat ada upaya pemerintah untuk memperlemah keberadaan Pengadilan Tipikor, yang dapatmenjebak pihak DPR seakan-akan ikut serta dalam upaya tersebut,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM) Andi Mattalatta menegaskan bahwa Depkum dan HAM tidak akan mengintervensi pembahasan RUU Tipikor yang akan dilakukan oleh DPR-RI. “Kami tidak bisa ngatur-ngatur DPR,” ujar Andi kepada wartawan, Jumat lalu.

Andi menyatakan bahwa Depkum dan HAM sudah selesai menjalankan kewenangannya setelah draf RUU tersebut diserahkan ke DPR. Adapun kelanjutan pembahasan RUU tersebut, sepenuhnya berada di tangan DPR. “Sekarang sudah domainnya DPR, terserah mau cepat atau tidak,” kata Andi menambahkan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggang waktu tiga tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan UU Pengadilan Tipikor.

Dengan begitu, pengadilan tersebut harus bisa beroperasi pada Desember 2009. Pengadilan Tipikor yang ada selama ini berada di bawah koordinasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan, idealnya Pengadilan Tipikor bisa mulai berjalan pada akhir 2009.

Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan, pengadilan tersebut belum juga terbentuk, KPK akan mengalami kesulitan dalam melimpahkan perkara yang ditangani.

Sumber: Suara Karya, 19-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Pemerintah Tidak Akan Intervensi Pembahasan RUU Tipikor”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: