DPR Kurang Responsif

20Aug08

KPK Belum Terima Mobil dari Agus

Kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus terungkap. Ini menunjukkan korupsi mewabah. Namun, sampai kini DPR belum membuat langkah terobosan. Respons pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi di DPR juga sangat lemah. “Mereka kurang responsif dan cenderung menyelamatkan partai masing-masing, dan membela DPR sebagai lembaga, tidak melihat hal ini sebagai hal yang sesungguhnya memalukan,” kata peneliti senior dari Pusat Studi Hukunl dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Bivitri Susanti, di Jakarta. Selasa (19/8).

Bila pimpinan DPR dan pimpinan fraksi punya perhatian besar, seharusnya mereka mengambil tindakan cepat dan gawat darurat, seperti menggelar rapat paripurna luar biasa saat reses untuk membuat keputusan terobosan seperti membongkar Tata Tertib DPR Banyak hal bisa dilakukan segera oleh DPR untuk meminimalkan korupsi atau suap, misalnya menginstruksikan rapat di DPR menjadi terbuka semua.

Semua rapat pun dilaksanakan di Gedung DPR, tak boleh lagi di hotel. Kalau harus rapat intensif, menggunakan Wisma DPR. “Jangan berdalih di balik Tata Tertib, karena mereka yang membuat,” kata Bivitri. DPR berkomitmen membuat pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan yang diaudit Badan Kehormatan DPR diperkuat dan melaporkan temuannya kepada masyarakat. “Pasti ada saja jalan untuk korupsi. Namun, paling tidak, kita harus membuat susah orang yang mau korupsi,” ujar Bivitri

Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW), secara terpisah, Selasa, mengakui pula, DPR memang terkesan belum tergerak ikut memberantas korupsi, terutama dalam tubuh parlemen sendiri. Namun, hal itu bisa dimaklumi karena banyak partai politik dan politisi sejak lama mempraktikkan politik rente dan balas budi.

“Ya, seperti itulah politik ekonomi kita. Praktik rente masi)) terjadi ketika, misalnya, sejumlah pejabat publik atau pengusaha bermasalah mengalokasikan anggaran tertentu untuk kroninya, termasuk anggota legislatif. Tentu pihak yang diberi merasa berkepentingan melindungi sumber dana itu,” ujar Danang. Dalam kondisi seperti itu, lanjutnya, sikap resisten, terutama dari kalangan legislatif, dipercaya akan selalu muncul terhadap setiap upaya penegakan hukum. Ini terlihat, misalnya, pada tuntutan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau keberatan atas wewenang KPK untuk menyadap telepon.

Belum terima mobil

Secara terpisah, Selasa. Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutauruk di Jakarta menjelaskan, KPK belum menerima dua mobil dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Agus Condro Prayitno. Agus juga diharapkan melaporkan resmi penerimaan uang Rp 500 juta setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada Juni 2004.

Seperti diberitakan, Agus saat diperiksa pada 4 Juli dan 8 Juli 2008 dalam kasus aliran dana BI kepada anggota DPR periode 1999-2004 dengan tersangka anggota DPR, Hamka Yandhu, mengaku menerima uang Rp 500 juta Uang itu telah dikembalikan ke KPK dalam bentuk mobil Mercedes C 200 dan Hyundai X Caviar (Kompas, 16-19/8)-

Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga mengatakan, KPK belum menerima mobil yang dimaksud Agus. “Padahal, kalau sudah dikembalikan, pasti ada di KPK,” ujarnya. (SUT/DWA/NWO)

Sumber: Kompas, 20-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “DPR Kurang Responsif”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: