Saatnya Mengubah Wajah Lembaga Perwakilan Rakyat

20Aug08

Oleh M HERNOWO

Dari satu skandal ke skandal lain. Itulah salah satu kesan terhadap anggota DPR belakangan ini. Di tengah buruknya citra lembaga perwakilan rakyat itu, Pemilu 2009 bisa dijadikan saat untuk memberikan sedikit harapan guna melihat lembaga legislatif yang lebih baik. Ramainya skandal di DPR terakhir bisa dilihat dari pengakuan Agus Condro Prayitno, anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku mendapatkan uang Rp 500 juta, tak lama setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada Juni 2004.

Pengakuan Agus semakin menambah tumpukan skandal di DPR. Padahal, skandal sebelumnya, seperti dugaan korupsi aliran dana BI ke DPR pada 2003 sebesar Rp 31,5 miliar, sampai kini belum selesai disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  KPK juga belum usai menyidik skandal lain yang melibatkan anggota DPR, misalnya Al Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, dan Yusuf Emir Faisal.

Di luar skandal korupsi, kehebohan dugaan skandal asusila yang melibatkan wakil rakyat, seperti Yahya Zaini atau Max Moein, juga masih belum lupa dari ingatan masyarakat. Dengan berbagai kasus itu. wajar jika citra DPR kian merosot. Jajak pendapat Kompas yang dipublikasikan 4 Agustus 2008 memperlihatkan, 81,3 persen responden menilai citra DPR saat ini buruk. Persentase itu adalah yang tertinggi. Dalam survei Maret 2008, hanya 68.5 persen yang menyatakan citra DPR buruk. Survei 2007. angkanya lebih kecil. 65,4 persen.

Hasil survei Kompas relatif sama dengan survei Transparency International Indonesia, yang tahun 2007 menyimpulkan, DPR adalah lembaga yang dipersepsikan terkorup oleh masyarakat. Berbagai skandal yang menimpa anggota DPR ini, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsud-din Haris, disebabkan empat faktor. Pertama, kekuasaan DPR yang sejak perubahan UUD 1945 menjadi amat besar. Kedua, hubungan antara legislatif dan eksekutif yang tidak lagi institusional, tetapi cenderung transaksional. Ketiga, tiadanya proposal yang sungguh-sungguh dari elite politik untuk memperbaiki bangsa. Partai politik tak dibangun berdasarkan semangat mengabdi, tetapi mengambil dari bangsa.

Keempat, mekanisme seleksi internal di hampir semua parpol yang tidak berjalan. Penentuan kader yang akan dikirim menjadi anggota legislatif umumnya tidak berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menuturkan, pola perekrutan parpol untuk dikirim menjadi anggota legislatif masih didasarkan pada unsur kedekatan dengan pimpinan partai serta kemampuan keuangan dan mendulang suara pemilih. “Ini membuat mereka yang memiliki kompetensi, namun tidak punya cukup uangatau populer, sulit duduk di DPR. Akibatnya, DPR menjadi seperti sekarang,” tuturnya.

Perbaikan kondisi ini idealnya dimulai dari parpol. Untuk itu, patpol harus didorong agar memiliki ideologi yang jelas, sistem perekrutan yang bersih dan terbuka, serta sumber keuangan sendiri. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan waktu tidak singkat.

Pemilih kritis

Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menuturkan. Pemilu 2009 bisa dipakai menjadi momen memperbaiki DPR Caranya, dengan tidak memilih politisi yang boros, tamak, korup, pelaku pelanggaran hak asasi manusia, pelaku kekerasan terhadap perempuan, terlibat kasus narkoba, dan tidak melindungi hak orang miskin. Jika DPR diisi orang yang tidak bermasalah dan bermental baik, diyakini perbaikan lembaga itu akan lebih mudah.

Untuk mendukung seruan ini. sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Bu-suk (Ganti Polbu$) menyusun sejumlah kriteria politisi yang tak layak dipilih. “Jika parpol sudah mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg)-nya ke Komisi Pemilihan Umum, kami akan mengkritisi nama yang mereka ajukan,” kata Danang Widoyoko, penggiat Ganti Polbus.

Pengkritisan terutama dilakukan dengan melihat rekam jejak masing-masing caleg yang akan mengikuti Pemilu 2009. “Yang dilihat tak hanya tingkah laku, tetapi juga sikap. Misalnya, dalam pemberantasan korupsi, akan kami lihat sikap anggota DPR dan parpol dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka yang tidak mendukung RUU itu akan dicatat dan diumumkan ke masyarakat,” papar Danang.

Pengumuman ini terutama akan dilakukan di masing-masing daerah pemilihan caleg itu. “Jaringan teman-teman di daerah siap melakukan gagasan ini,” tegas Danang. Cara ini diharapkan mendorong parpol lebih sungguh-sungguh menyeleksi calegnya. Semoga….

Sumber: Kompas, 20-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Saatnya Mengubah Wajah Lembaga Perwakilan Rakyat”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: