Surat Tugas Penyitaan Dokumen Nggak Nyambung

21Aug08

Kritik Proses Penggeledahan Kantornya

MS Kaban, Menteri Kehutanan.

Rasa kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah Menteri Kehutanan NIS Kaban saat ditanya seputar penggeledahan Departemen Kehutanan oleh KPK, Jumat (15/08) lalu. MENURUT Kaban yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), penggeledahan yang dilakukan KPK tidak transparan dan tidak jujur. Pasalnya, suratpenggeledahan dan prosesnya tidak sesuai.

Kendati begitu. Kaban tetap menghormati semua proses tersebut sebagai upaya penegakanhukum. Bagaimana pendapat Kaban lebih jauh terkait penggeledahan tersebut? Siapkah dirinya memenuhi panggilan KPK setelah sempat mangkir ? Berikut penuturan Menteri Kehutanan MS Kaban kepada Rakyat Merdeka di KPU saat pendaftaran caleg PBB, Selasa (19/08) malam.

Tampaknya Anda keberatan atas penggeledahan yang dilakukan KPK?

Saya sebenarnya sangat menghormati semua proses penegakan hukum di negara kita. Sejak awal pun saya sudah mempersilakan KPK untuk memeriksa departemen (kehutanan). Sedikit pun saya tidak pernah menghalang-halangi.

Kabarnya ada dokumen yang tidak terkait kasus Tanjung Api-api tapi diangkut juga oleh KPK?

Makanya semua proses itu tetap saya hormati dan saya bersyukur proses itu berjalan. Hanya saja yang perlu diluruskan adalah bahwa kita harus membangun sistem hukum kita dengan azas kejujuran.

Maksud Anda?

Ya, artinya kita benar-benar transparan dan bertitik tolak pada usaha dalam penegakan kebenaran.

Apakah itu berarti Anda meminta Pak Antasari bersikap jujur?

Tidak. Saya tidak menunjuk personal tetapi yang saya maksud lebih kepada sistem yang mestidijalankan secara jujur dan terbuka.

Jadi Anda menganggap penggeledahan itu tidak jujur dan terbuka?

Bukan begitu, penggeledahan itu kan sesuatu yang memang sudah diatur dan diperbolehkan. Tapi saya rasa penggeledahan itu harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta apa persoalan yang ingin dipecahkan.

Semestinya hal seperti itu disampaikan ke publik juga. Melihat (penggeledahan) kemarin ada dua kritik saya. Menurut saya, antara surat perintah tugas, penggeledahan dengan dokumen-dokumen yang diambil (disita) saat penggeledahan tidak konek alias tidak ada hubungannya.

Penggeledahan itu tidak se-suai dan bertentangan. Kemudian tempat-tempat yang digeledah juga tidak konek.

Apa dasarnya pemeriksaan dan tempat penggeledahan yang dilakukan KPK tidak konek?

Begini, surat perintah tugas penggeledahan itu kan berkaitan dengan kasus alih fungsi hutan Tanjung Api-api dan Pulau Bintan, proses pelepasan kawasan hutan Tanjung Api-api dan Pulau Bintan itu letaknya ada pada bagian Planologi.

Tapi, kenapa yang diperiksa malah kantor sekjen dan semua aparat sekretariat jenderal. Makanya saya bilang penggeledahan itu nggak match.

Jadi menurut Anda penggeledahan itu salah sasaran?

Iya. Makanya saya katakan adaapa sebenarnya ini (penggeledahan) dan apa yang sebenarnya sedang dicari. Saat itu juga dikatakan tidak akan melakukan penggeledahan di ruang menteri dan temyata ada dokumen yang diambil dari ruang menteri. Pertanyaannya apakah wilayah kebijakan itu juga dimasuki.

Kalau boleh tahu dalam surat itu daerah mana saja yang dilakukan penggeledahan?

Itulah yang saya katakan tadi, jadi kiranya perlu ada kejujuran.

Apakah Anda siap menjalani pemanggilan KPK?

Saya selalu siap kok!

Anda dua kali mangkir dipanggil KPK. A da yang bilang Anda takut?

Saya rasa hal itu nggak usah dikomcntari, biarkan saja. EDY

Sumber: Rakyat Merdeka, 21-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Surat Tugas Penyitaan Dokumen Nggak Nyambung”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: