18 Modus Korupsi di Daerah

23Aug08
  1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk1kepala daeran/pfiabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
  2. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark-up), Kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
  3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan markup harga atau nilai kontrak.
  4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawah-annya untuk mencairkan dan menggunakandana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya Kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau Fiktif.
  5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/peiabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif
  6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
  7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda dan melakukan mark-kmn atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
  8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
  9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
  10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
  11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
  12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
  13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubung dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
  14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinyadengan harga yang sudah di-mark-up.
  15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk men-cicilkan barang pribadinya denganmenggunakan anggaran daerah.
  16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
  17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
  18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Sumber: Kompas, 23-08-2008

Advertisements


One Response to “18 Modus Korupsi di Daerah”


  1. 1 Dino’s Journal » Blog Archive » Pulang, Salah, Gedung, Bendera, dan Modus Korupsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: