Prasyarat Sukses Pengadilan Tipikor

31Aug08

Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada DPR-RI. Pada saat membuka rapal paripurna DPR-RI masa sidang I tahun 2008/2009 (Jumat, 15/8/08), Ketua DPR-RI Agung Laksono menyatakan akan segera menindaklanjuti pengajuan draf RUU tersebut sesuai mekanisme dan tata tertib DPR.

Ada sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap RUU Pengadilan Tipikor. Pertama, berkaitan dengan lambatnya pembahasan RUU tersebut. Acuan keterlambatan ini pada tenggang waktu tiga tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Pengadilan Tipikor melalui undang-undang yang baru. Dua tahun sudah terlewatkan dan baru pada tahun ketiga ini pemerintah mengusulkan RUU tersebut ke DPR-RI. Apakah dalam waktu yang tersisa ini DPR-RI dapat membahas dan tuntas menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor sehingga dapat diundangkan? Jika RUU ini menjadi prioritas pembahasan DPR-RI, tentu dapat diselesaikan pada waktunya. .

Kedua, berkaitan dengan substansi dalam pasal-pasal RUU tersebut. Di antaranya, Pasal 27 yang mengatur tentang jumlah dan komposisi hakim karier dan hakim ad hoc yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Komposisi majelis hakim tersebut ditetapkan oleh masing-masing Ketua Pengadilan Tipikor atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentinganpemeriksaan perkara kasus per  kasus.

Menurut Pasal 10 ayat (2) RUU ini, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, karena jabatannya, menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor. Ketentuan tersebut dinilai menghilangkan kekhususan Pengadilan Tipikor dan potensial disalahgunakan.

Penentuan jumlah dan komposisi hakim memang sangat penting dan menentukan keputusan suatu perkara. Umpamanya saja, ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung memiliki kepentingan tertentu dalam suatu perkara korupsi, maka untuk mencapai kepentingan tersebut dapat diatur lewat penentuan jumlah dan komposisi hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. Penilaian seperti ini tentu . dilatarbelakangi oleh kurangnya kepercayaan dan keyakinan pada kemandirian dan ketidakberpihakan para hakim dan besarnya potensi intervensi dalam perkara-perkara korupsi, baik intervensi kekuasaan maupun uang.

Masalah lain yang disorot adalah soal pembiayaan dan kesiapan sumber daya manusia (hakim) yang mumpuni. Dalam Pasal 3 RUU Pengadilan Tipikor ditetapkan bahwa Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Ini berarti ada 450-an Pengadilan

Tipikor sesuai banyaknya pengadilan negeri di Indonesia. Maka, negara harus menyiapkan anggaran untuk membangun sarana, prasarana, struktur hakim ad hoc berikut penggajian para hakim dan pegawai untuk 450 Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia.

Kebutuhan anggaran tentu saja tidak sedikit. Belum lagi masalah kesiapan sumber daya manusia, para hakim, yang akan mengadili perkara korupsi dengan modus operandi semakin canggih dan menuntut profesionalisme dan didukung kecerdasan intelektual, emosional, bahkan kecerdasan spiritual hakim. Dengan demikian, hakim Pengadilan Tipikor tidak hanya menjadi algojo yang menghukum siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi tanpa kecerdasan memeriksa, mengadili dan menghukum.

Di samping persoalan terse but, ada masalah mendasar yang perlu kita cermati berkaitan dengan RUU Pengadaan Tipikor. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan apakah RUU Pengadilan Tipikor merupakan bagian utuh dari strategi komprehensif integratif pemberantasan korupsi atau hanya bersifat reaktif dan tambal sulam?

Dari hasil pengkajian yang dilakukan U4 Anti Corruption Centre (http//www.u4.no/) yang bermarkas di Bcrgen, Norwegia, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Tipikor berhasil. Yakni, adanya suatu strategi nasional yang bersifat komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari strategi tersebut dan tidak berjalan dalam kekosongan. Tak kalah penting adalah adanya komitmen dan kemauan politik pemerintah, tersedianya kerangka hukum yang memadai, imparsial dan independen dari pe-ngaruh-pengaruh politik, transparan dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang efektif. Selain itu juga perlu sumber daya serta dana yang memadai.

Jika kita benar-benar menginginkan suatu Pengadilan Tipikor yang berhasil efektif memberantas kejahatan korupsi, tidaklah cukup dengan hanya membentuk suatu undang-undang Pengadilan Tipikor, tapi prasyarat tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi. Jika tidak, kita hanyamengulang kebiasaan membuat dan melahirkan undang-undang yang bersifat reaktif tambal sulam dengan menghabiskan uang rakyat dan berakhir seperti nasib Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 yang tidak lagi kita dengar ceritanya, mandek di tengah jalan dan para hakim ad hoc-nya bubar.

Kita memang patut mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan dan mengajukan draf RUU Pengadilan Tipikor- ke DPR. Tapi kita juga perlu mempertanyakan apakah ada strategi nasional komprehensif dalam pemberantasan korupsi dan apakah RUU tersebut merupakan bagian utuh dari strategi nasional. Kemudian, apakah pemerintah siap memenuhi prasyarat-prasyarat yang memungkinkan berhasilnya pelaksanaan RUU tersebut ketika disahkan dan berlaku sebagai undang-undang yang menjadi dasar hukum serta berfungsinya Pengadilan Tipikor secara efektif?

Pemerintah telah mengajukan RUU Pengadilan Tipikor ke DPR-RI. Kita berharap pengajuan RUU tersebut merupakan bagian integral dari strategi nasional yang bersifat komprehensif dalam pemberantasan korupsi dan pemerintah telah siap memenuhi prasyarat minimal tersebut di atas. Jika tidak demikian, pengajuan RUU tersebut hanyalah bersifat tambal sulam dan dapat dilihat sebagai bagian program public relations menjelang Pemilu 2009.***

Penulis adalah doktor ilmu hukum dan advokat.

Sumber: Suara Karya, 29-08-2008

Advertisements


No Responses Yet to “Prasyarat Sukses Pengadilan Tipikor”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: