SBY: Tak Ada yang Kebal Hukum

14Sep08

Pernyataan itu harus dianggap lampu hijau (untuk kasus Aulia).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Proses hukum berlaku bagi siapa saja, termasuk terhadap mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi aliran dana BI. “Pokoknya, kata Presiden, harus diproses hukum. Siapa saja tak ada yang kebal hukum,” kata juru bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, usai mendampingi Presiden bertemu dengan sejumlah pengusaha Jawa Timur di Surabaya, kemarin (12/9).

Pernyataan Andi itu menanggapi isyarat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, bahwa besan SBY tersebut mungkin ditetapkan sebagai tersangka baru kasus aliran dana BI. Di sela-sela Rapat Dengar Pendapat KPK dengan Komisi III DPR, Rabu (10/9), Antasari merujuk surat dakwaan kepada mantan gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, di mana ada frasa bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan Burhanuddin, dilakukan secara bersama-sama. “Dari situ bisa dilihat KPK tidak tebang pilih,” kata Antasari, saat itu.

Komentar Andi senada dengan Mensesneg, Hatta Rajasa. KPK, dinilai Hatta, bekerja secara independen dan mengetahui apa yang harus dilakukan. “KPK pasti paham. Saya tak ingin mencampuri masalah hukum. Apalagi mengomentari hasil pertemuan Komisi III DPR dengan KPK,” jelasnya. Di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla meminta untuk memercayakan penanganan aliran dana BI yang melibatkan Aulia Pohan pada mekanisme hukum. Semua pihak diingatkan tak bertindak yang dapat mengintervensi ranah hukum. “Nanti proses hukum yang akan menilai semua, bukan kita,” kata Kalla menjawab pertanyaan adanya keinginan sejumlah pihak agar Aulia ditetapkan sebagai tersangka.

Aulia Pohan beberapa kali dihadirkan masih sebagai saksi dalam kasus aliran dana BI senilai Rp 100 miliar di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Padahal, limp orang lainnya yang berkaitan dengandana itu telah menjadi terdakwa. Selain Burhanuddin Abdullah, empat terdakwa lainnya adalah mantan direktur hukum BI, Oey Hoey Tiong; mantan kepala Biro Gubernur BI, Rusli Simanjuntak; dan dua mantan anggota Komisi* IX DPR, Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Pejabat yang juga diduga terkait aliran dana BI dan hingga kini belum jelas statusnya adalah Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dan Menteri Kehutanan, MS Kaban. Puluhan mantan anggota Komisi IX DPR dan jaksa penyidik kasus BLBI yang melibatkan petinggi BI, juga belum tersentuh.

Penegasan SBY bahwa tak satu pun yang kebal di mata hukum, menurut anggota Komisi IE DPR, Patrialias Akbar, merupakan restu untuk mengusut kasus hukum siapa pun. “Pernyataan ini harus ditangkap sebagai lampu hijau. Penegak hukum, termasuk yang menangani perkara Aulia Pohan, tidak perlu ragu menindak setiap yang bersalah.”Selama ini, katanya, terkesanada ewuh pakewuh terhadap penanganan kasus yang melibatkan Aulia. Tapi kini, aparat tak perlu ragu bertindak.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Maiyasyak Johan, satu suara dengan Patrialis. Penegak hukum, katanya, harus mencermati sinyal Presiden itu. “Namun, sinyal itu harus ditempatkan pada sistem hukum. Misalnya, dalam penegakan hukum bagi kepala daerah, mesti ada izin Presiden,” katanya. Untuk menegakkan hukum, lanjutnya, yang dibutuhkan adalah kecermatan dan kebenaran. “Persoalan berani atau tidak berani saja tidak cukup.”

Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengamini pernyataan Maiyasyak. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK terikat pada ketentuan hukum serta tidak bertindak atas intervensi siapa pun. “Jadi, bukan opini atau keinginan masyarakat,” katanya, kemarin. Lembaganya juga tidak mengenal istilah tebang pilih. “Kita tidak bicara siapa orangnya dan apa kasusnya. Setiap yang terlibat korupsi pasti kita tindak.” Johan memastikan, kasus dugaan korupsi yang menjadikan lima orang sebagai terdakwa itu masih dalam tahap pengembangan penyidik. KPK tidak berhenti dan terus mengusut sampai semua terungkap. “Setiap yang bertindak, tidak akan lepas dari pertanggungjawabannya.”

wed/djo/dwo/ade

Sumber: Republika, 13-09-2008

Advertisements


One Response to “SBY: Tak Ada yang Kebal Hukum”

  1. Orang yang kebal hukum tidak ada di Indonesia ? Yang benar saja pak, bukankah Pejabat Presiden RI itu jelas-jelas “kebal hukum”. Sekarang coba anda jawab pertanyaan saya, “siapa di Indonesia ini orang yang bisa memeriksa dan menangkap seorang Presiden?”, bukankah jabatan-jabatan strategis seperti Kapolri, KPK, atau pun Jaksa Agung, sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden, mereka diangkat dan diberhentikan oleh seorang Presiden. Bahwa yang sesungguhnya menangkap, menyidik serta menuntut kehadapan hukum itu semata-mata adalah Presiden RI itu sendiri, yang dalam hal ini tidak mungkin mengambil tindakan langsung. Kesimpulannya, bahwa dalam praktek, Presiden berkedudukan lebih tinggi dari hukum positif yang dijalankan para pelaku profesi, KASARNYA PRESIDEN ADALAH SATU-SATUNYA ORANG YANG KEBAL HUKUM DI INDONESIA. Tak kan ada yang berani memeriksa, apalagi menangkap seorang Presiden, seperti yang pernah dilakukan Jaksa Agung kepada Akbar Tanjung yang ketika itu menjabat “Ketua DPR”, di jaman pemerintahan Gus Dur. Konsep inilah yang telah mengotori kemurnian ide negara hukum yang dianut dalam undang-undang dasar kita. Selama ini, penyelesaian dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden hanya relevan lewat jalur politik, misalnya memberhentikan seorang presiden dengan digelarnya sidang istimewa. Itu saja, semoga berguna.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: